Banjarmasin, SUNFM Radio - Perusahaan induk Uniqlo, Fast Retailing Co Ltd pada Rabu (11/1/2023) menyatakan akan menaikkan upah pekerja sebanyak 40%. Kebijakan ini diambil menjelang negosiasi tenaga kerja musim semi tahunan di Jepang.

Langkah Fast Retailing merupakan pertama kalinya dalam setidaknya 20 tahun. Perusahaan induk ritel ini telah mengoperasikan lebih dari 3.500 toko pakaian di seluruh dunia.

Mulai Maret 2023, karyawan lulusan baru (fresh graduate) akan dibayar 300.000 yen atau sekitar Rp35,1 juta sebulan. Saat ini, mereka dibayar 255.000 yen atau Rp29,8 juta.

"Sementara manajer toko baru akan mengalami peningkatan gaji sekitar 36%, menjadi 390.000 yen (Rp45,7 juta) per bulan," kata juru bicara Pei Chi Tung.

Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida sebelumnya berulang kali meminta perusahaan untuk menaikkan upah pekerja. Permohonan ini semakin mendesak karena harga telah melonjak, menyebabkan kenaikan biaya segala sesuatu mulai dari makanan hingga bahan bakar.

Kondisi gaji yang buruk telah menjadi masalah terbesar bagi ekonomi terbesar ketiga di dunia. Dalam dolar, gaji tahunan rata-rata di Jepang adalah US$39.711 pada tahun 2021.

Hal itu jauh di bawah rata-rata standar Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) sebesar US$51.607 dan sedikit berubah dari awal 1990-an. Dengan kebijakan baru Fast Retailing, gaji terendah di Jepang kemungkinan mulai bergerak setelah beberapa dekade deflasi dan pemotongan biaya.

(sumber: cnbcindonesia.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Banyak remaja yang hamil diluar nikah, Sun People!

Terdapat info yang cukup mengejutkan datang dari ratusan remaja di Ponorogo. Baru-baru ini Pengadilan Agama (PA) di Ponorogo menerima laporan 191 permohonan anak menikah dini selama tahun 2022. Diketahui, sebagian besar alasan dari anak-anak tersebut yaitu hamil dan juga melahirkan.

Melansir Suara.com, dari 191 permohonan dispensasi nikah yang masuk, rentang usia terbanyak yang mengajukan permohonan adalah 15 hingga 19 tahun sebanyak 184 perkara. Untuk sisanya, pemohon dispensasi nikah memiliki umur di bawah 15 tahun, yaitu sebanyak 7 perkara.

Berikut beberapa fakta-fakta dari ratusan anak yang memohon dispensasi kepada PA di Ponorogo:

Diketahui, dari segi jenjang pendidikan, anaka-anak dengan pendidikan terakhir SMP menjadi yang paling banyak mengajukan dispensasi nikah. Jumlahnya sendiri mencapai 106 perkara.

Sedangkan yang lainnya yaitu berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) sebanyak 54 perkara, SMA 25 perkara, dan tidak bersekolah sebanyak 6 perkara.

Dari segi pekerjaan, sebagian besar anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke PA Ponorogo adalah mereka yang masih belum bekerja.

Melansir dari berbagai sumber, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga menyatakan bahwa pemerintah akan memperketat syarat-syarat pengajuan dispensasi perkawinan untuk mencegah pernikahan dini. Kebijakan tersebut ditempuh seiring dengan maraknya berita pernikahan anak-anak.

Disisi lain juga diketahui, terdapat dispensasi kawin dimohonkan karena faktor budaya, seperti misalnya dorongan orang tua kedua belah pihak dan juga dikarenakan ABG yang akan dinikahkan sudah tidak sekolah lagi.

Juga disampaikan bahwa melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jatim, Restu Novi Widiani, bahwa tingginya pernikahan anak disebabkan oleh pergantian UU Perkawinan 2019 yang masih belum disosialisasikan secara masif.

Kondisi juga menimbulkan pro dan kontra ya, Sun People. Walaupun disisi lain hal ini cukup disayangkan dengan banyaknya anak-anak muda yang harus dihadapi dengan situasi ini.

(sumber: suara.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Kebayang kalo pemandangan udara di Indonesia sudah bebas dari adanya kabel-kabel, ya Sun People.

Kali ini aksi ini sudah mulai dijalankan oleh sejumlah wilayah di Jakarta, dimana untuk mempercepat program tersebut, 400 tiang setiap harinya sudah ditebang, dilansir dari Mediaindonesia.com.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta mempercepat pembebasan wilayah Ibu Kota dari kabel udara melalui program pembangunan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT). Dengan adanya SJUT, kabel udara diputuskan dan sambungan harus berpindah ke bawah tanah.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugrogo menyebut pihaknya memotong hingga 400 tiang listrik per hari untuk mempercepat program tersebut.

Hal ini juga mengikuti kebijakan dimana sejak Pergub DKI 110/2019 diterbitkan, keberadaan kabel udara, seperti kabel listrik hingga jaringan fiber optik, tidak diperbolehkan.

Tidak hanya di wilayah yang sudah terbangun revitalisasi trotoar beserta 'ducting' untuk SJUT, Dinas Bina Marga juga memangkas kabel udara dan tiang listrik pada lokasi yang belum terdapat revitalisasi trotoar.

Saat ini, revitalisasi trotoar sebagian besar sudah dilaksanakan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Barat.

Semoga dengan perlahan-lahan gaya transformasi ini bisa secara merata diterapka, ya Sun People. Kapan lagi kita bisa mandangin udara Banjarmasin tanpa ada diganggu dengan pandangan tumpukan kabel udara.

(sumber: mediaindonesia.com)

Banjarmasin, SUN FM Radio – Salah satu pemenuhan hak sebagai fasilitas teman-teman disabilitas, nih Sun People!

Sumber daya manusia dan fasilitas penunjang terus digenjot Dispersip Kalsel dalam rangka persiapan pengoperasian Perpustakaan Disabilitas tahun ini.

Kepala Dispersip Kalsel Hj. Nurliani Daerdie mengungkapkan persiapan yang dilakukan dalam rangka pengoperasian Perpustakaan Disabilitas.

Ia menyebut, dalam waktu dekat akan melakukan pelatihan bahasa isyarat, untuk melayani pemustaka berkebutuhan khusus. Pihaknya juga telah menyiapkan sarana prasarana pendukung, agar dapat melayani dengan maksimal.

Dilansir dari tribunnews.com, Gedung perpustakan juga sudah diresmikan tahun lalu.

“Iya, gedungya sudah tahun kemarin kita resmikan, dan tahun ini kita lengkapi sarananya, di antaranya kita akan pasang guiding block, komputer khusus yang bisa terhubung dengan layar besar, hingga buku braille, dan lainnya,” jelas Bunda Nunung (sapaan akrab Kepala Dispersip Kalsel).

 Selain itu, disampaikan juga Dispersip Kalsel akan segera melakukan sosialisasi layanan disabilitas dengan mengundang komunitas terkait.

“Tentu, supaya mereka tahu dan bisa memberikan masukan kepada kami agar layanan dapat maksimal,” tambahnya.

Disamping itu, operasional perpustakaan disabilitas ini ialah bentuk implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Kalsel Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Barangkali Sun People tertarik untuk masuk jadi pihak pelayanan di perpustakaan ini!

(sumber: tribunnews.com)